Azas Umum Pemerintahan Daerah (UU 32/2004)

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Azas Umum Pemerintahan Daerah Sesuai dengan Undang-undang 32, yaitu :
OTONOMI DAERAH : Hak Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DESENTRALISASI :Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daeraha otonom untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

DEKONSENTRASI : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilah tertentu.

TUGAS PEMBANTUAN : Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada Kab/Kota dan/atau Desa serta daari pemerintah Kab/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Leave a Reply