Bagian-Bagian Hukum Tata Pemerintahan

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Hukum Tata Pemerintahan sebagai bagian hukum yang secara formil dibentuk oleh penguasa aparatur pemerintahan baik dalam pengertian luas maupun dalam artian sempit. Dalam artian luas aturan ini dibentuk oleh organisasi pemerintahan negara atau pemerintah daerah melalui proses dan teknik tertentu. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya, Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan aturan pelaksanaannya; dan Undang-Undang perpajakan dan pelaksanaannya serta Peraturan-peraturan daerah. Sedangkan dalam artian sempit, aturan ini dibentuk oleh pejabat pemeritah negara yang berwenng yang dilakukan oleh mereka yang digolongkan sebagai para subyek hukum tata pemerintahan melalui syarat-syarat yuridis yang diperlukan. Dapat disebutkan antara lain, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur Peraturan Bupati atau pejabat-pejabat pemerintahan dalam departemen baik vertikal maupun horisontal ataupun yang memiliki hak otonom.
Selanjutnya secara materiil dapat pula dibagi atas hukum administrasi negara yang bersifat aturan-aturan yang umum dan keberlakuannya secara umum dan yang berisi aturan hukum tertentu baik keberlakukan maupun sifatnya yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini disebut sebagai hukum administrasi negara in abstracto dan yang kedua sebagai hukum abministrasi negara in concreto.
Dikatan in abstracto, sebab isinya mengatur hal-hal yang umum dan mengikat umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan tata pemerintahan, sedang dikatakan in concreto sebab isinya memuat penetapan hak dan kewajiban kepada subyek hukum tertentu yang dikatakan dengan jelas identitasnya. Hal inilah yang disebut dengan ketetapan pemerintah.
Baik hukum tata pemerintahan in abstracto maupun in concreto, keduanya mengait kepada peraana aparatur pemerintahan di dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan terhadap warga negara. Semianya ini berlangsung dalam berbagai bidang kehidupan.
Aparatur pemerintahan sebagai pelaksanan penyelenggara pemerintahan tentunya memiliki kekuasaan. Inilah yang dimaksudkan dengan politik hukum yang berada ditangan aparatur pemerintah. Politik hukum dimaksudkan adalah politik yang digunakan dalam rangka penerapan aturan hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah atas kepentingan masyarakatseperti politik perizinan pengawasan dan penindakan. Hal ini dapat dilihat pada bidang-bidang tertentu yang menjadi garapan hukum tata pemerintahan. Sedang garapan hukum tata pemerintahan sebenarnya sangat luas dengan ruang lingkup materiil. Hal yang menjadi patokan bahwa apa saja yang menyangkut hubungan istimewa antara aparatur pemerintah dengan swasta, individu atau masyarakat sekalipun termasuk didalamnya. Penting bagi kita adalah, melihat dari segi penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagai tugas aparatur pemerintah di dalam tipe negara kesejahteraan modern.
Berangkat dari rumusan ini, maka bidang-bidang hukum tata pemerintahan dapatlah menyangkut bidang-bidang tertentu. Prins (1976) menyebut bidang-bidang itu sebagai bagian luar biasa hukum tata pemerintahan yang terdiri atas hukum agraria, pertambangan dan pencabutan hak milik. Bachsan Mustafa (1985) menyebutkan terdiri dari hukum agraria, kepegawaian dan pajak.
Hukum Agraria, hukum pertambangan tercantum dalam pasal 33 UUD 45 PMA UU No.1 1967, hukum Pajak pungutan kekayaan rakyat, hukum kepegawaian : subyek hukum dalam HTP. ( UU NO.43 Tahun 1999)

Source : Article ini Hasil Search di google dan bersumber di Suatu Blog, nama blognya saya lupa jadi tidak saya cantumkan.

Leave a Reply