Archive for the ‘Ilmu Pemerintahan’ Category

Tata Pemerintahan yang Baik

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Tata Pemerintahan yang Baik atau sering disebut: Good Governance, merupakan konsep pengelolaan pemerintahan yang terbaru yang saat ini seharusnya diterapkan di semua tingkat pemerintahan. UNDP merumuskan good governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP: 1997). Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa  [ Read More ]

10 Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Ada 10 Prinsip Tata Pemerintahan baik yang secara terus-menerus dikampanyekan dan disosialisasikan baik oleh lembaga PBB maupun oleh pemerintah, yaitu: 1. Partisipasi. ┬áPartisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang  [ Read More ]

Urusan Wajib Kabupaten dan Kota

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Pasal 14 (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil  [ Read More ]

Azas Umum Pemerintahan Daerah (UU 32/2004)

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Azas Umum Pemerintahan Daerah Sesuai dengan Undang-undang 32, yaitu : – OTONOMI DAERAH : Hak Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. – DESENTRALISASI :Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daeraha otonom untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Negara  [ Read More ]

Urusan Concurrent

Posted by admin On Agustus 17, 2016 ADD COMMENTS

Terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.  [ Read More ]